Pembekalan DPRD Menuai Protes

Pembekalan DPRD ke Jatim Menuai Protes

OLEH: MUHAMMAD NASIR

Palembang – Rencana 74 anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan mengikuti pembekalan teknis di Surabaya selama 3-4 hari, dengan menghabiskan anggaran sedikitnya Rp 296 juta, menuai protes.

Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, Rabu (14/10), mengakui, rapat pemimpin DPRD Sumsel memutuskan pelaksanaan pembekalan teknis anggota DPRD Sumsel akan dilakukan di Surabaya bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (Unibraw), Jawa Timur (Jatim).
Menurut Wasista, Unibraw dipilih karena mereka yang mengajukan plafon anggaran terendah sesuai anggaran yang disiapkan di DPRD Sumsel untuk pembekalan itu. “Plafonnya itu Rp 4 juta per anggota Dewan,” kata Wasista.
Mengenai pemilihan tempat di Surabaya dan bukannya perguruan tinggi lain di Sumsel, seperti Universitas Sriwijaya (Unsri), Wasista menjelaskan, semua itu ditentukan berdasarkan penawaran yang masuk. “Yang termahal itu UI (Universitas Indonesia) dan Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada), Brawijaya masih masuk plafon. Setelah kami lihat, Brawijaya sepertinya memang pantas dipilih,” jelas Wasista.
Dari Unsri akan diminta satu atau dua pengajar untuk ikut memberikan materi pembekalan di sana. Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumsel Sofyan Machmud mengatakan, pihaknya menjadwalkan pembekalan teknis bagi 74 anggota DPRD Sumsel periode 2009–2014 ini pada 20–24 Oktober. Namun, jadwal ini akan molor, mengingat tertundanya surat keputusan (SK) Mendagri yang menetapkan jabatan pemimpin DPRD Sumsel.

Menolak
Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumsel, M Yansuri, terang-terangan menolak pelaksanaan pembekalan yang diperkirakan menelan dana hingga ratusan juta rupiah tersebut.
Mantan Ketua DPRD Kota Palembang, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang ini, menyatakan tidak sepakat dengan pemilih­an tempat pelaksanaan pembekalan tersebut. Menurut Yansuri, saat ini di Kota Palembang (khususnya) maupun Sumsel (pada umumnya) sudah lebih dari layak untuk menjadi tempat penyelenggaraan pembekalan bagi anggota DPRD Sumsel yang baru tersebut.
Soal penolakan ini, secara pribadi dia akan menyampaikan keberatannya itu ke fraksinya dan memilih untuk tidak ikut dalam pembekalan. Di sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang ada di Palembang saja, menurut Yansuri, telah memiliki lebih dari cukup tenaga pengajar yang berkompeten untuk memberikan makalah bagi pembekalan anggota dewan.
Hal berbeda dikemukakan anggota dewan dari Partai Demokrat, Bihaqi Sofyan. Menurutnya, sebagai anggota dia menurut saja apa yang diputuskan. Soal tempat di mana pun sama saja. “Yang jelas, memang materi pembekalan itu merupakan hal yang sangat penting bagi anggota dewan untuk memulai masuk ke tugasnya sebagai wakil rakyat. Seperti ke­pemim­pinan, protokoler dewan, kedudukan dewan, dan materi lainnya,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini.n

Sinar Harapan, Kamis 15 Oktober 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pembekalan-dprd-ke-jatim-menuai-protes/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=10&tx_ttnews[days]=15&cHash=2fe5d3dc91